LANGIT MENDUNG DI TANAH KOJA

Beberapa hari ini di media massa baik elektronik maupun cetak tengah gencar2nya mengulas tentang tragedi yang ada di Priuk. Kita seolah terenyak dengan bentrokan fisik berdarah antara satpol PP (satuan polisi pamong praja) dan warga terkait dengan penertiban areal makam Mbah Priok di Koja, Jakarta Utara, Rabu lalu (14/4). Sebab, kala kondisi politik mulai berangsur kondusif setelah selesainya penyelidikan kasus dana talangan (bailout) Bank Century di DPR, peristiwa yang memakan korban jiwa seperti itu malah terjadi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahkan harus turun tangan untuk menghindarkan membesarnya bentrokan dengan meminta para pemangku kepentingan, khususnya Pemprov DKI Jakarta, menghentikan penertiban kompleks bersejarah tersebut hingga situasi mereda, dengan kata lain permasalahan itu masih status Quo.

Yang patut dikritisi dari peristiwa itu bukan hanya sikap semena-mena aparat pemerintahan terhadap warga. Bukan pula kegigihan dan kengototan warga yang menolak relokasi kawasan yang dianggap milik leluhurnya tersebut. Melainkan, seberapa jauh komunikasi antara aparatur pemerintahan dan masyarakat. Andaikan komunikasi terjalin dengan baik, mungkin penertiban itu dapat berlangsung sesuai dengan harapan. Artinya, tidak ada yang bakal dirugikan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, baik warga maupun PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II yang disebut-sebut mengklaim diri sebagai pemilik sah kawasan tersebut.

Komunikasi tentu tidak sekadar berlangsung dengan bertemu, berbicara, dan bersepakat. Komunikasi merupakan proses bertemunya dua kepentingan yang melatari sebuah masalah. Nah, dalam konteks penertiban areal makan Mbah Priok, aparatur pemerintahan tidak sekadar menggunakan pendekatan kekuasaan, apalagi kekerasan, melalui satpol PP. Mereka seharusnya dapat memahami sekaligus menyelami perasaan warga yang amat berkepentingan dengan areal makam tokoh penyebar agama Islam di ibu kota tersebut. Di era yang serba beradab, proses dialogis dengan mengedepankan logika alias nalar menjadi panglima. Aparatur pemerintahan tidak harus menggunakan wajah seram untuk menjalankan kebijakan. Jika tetap menggunakan kekerasan, mungkin saja masyarakat meniru.

Sebaliknya, warga yang berurusan dengan aparatur pemerintahan selayaknya tidak bersikap egois dan mementingkan kelompok. Mereka harus toleran saat diajak berdialog demi kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan bersama. Sebab, pada era modern sikap menang-menangan atau ngotot-ngototan sudah tidak punya tempat. Jika tetap bersikap demikian, sangat mungkin mereka tersisih dari pergaulan modern. Akhirnya, mari kita belajar lebih arif dan bijak untuk menghilangkan sisi kekerasan demi tercapainya kesejahteraan bersama.